Polri Ajak Cegah Radikalisme dengan Berdayakan Ekonomi

Kategori : Politik | Tanggal : 28 Juli 2017 | Jam : 08:00:06 WIB | Diposting : Hendri Ramdan | Dibaca : 599 kali



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan terorisme di Indonesia semakin intens belakangan ini. Sejumlah WNI (Warga Negara Indonesia) diketahui terlibat dalam jaringan teroris regional maupun internasiolnal. Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri (Kamneg Baintelkam) Polri, AKBP Syuhaimi mengimbau agar di bulan suci Ramadhan ini pihak keamanan dan elemen masyarakat bersinergi untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Salah satu yang efektif adalah lewat pemberdayaan ekonomi. "Ormas, ulama, pengusaha dan para aparat harus turut bersinergi," ujar Syuhaimi, Ahad (11/6).

Selama ini, lanjut Syuhaimi, salah satu kendala yang sering dialami oleh para mantan napi terorisme adalah masalah ekonomi. Kondisi ini sangat terasa ketika terkait dengan masalah administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan masalah sosial lain ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat. "Ke depannya semoga semua permasalahan tidak ada lagi kendala, dengan dialog akan memberikan pencerahan bagi para ikhwan bahkan dapat menjadi duta bagi para ikhwan lainnya yang masih memiliki pemahaman radikal," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Ali Mahsum menjelaskan munculnya paham radikalisme disebabkan oleh kesenjangan ekonomi sosial dan adanya ketidakadilan. Ali pun mengajak seluruh peserta yang hadir untuk sama-sama memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar.

"Asosiasi akan memberikan sumbangsih bagi kawan-kawan agar bisa beranjak lebih baik, kita bersama memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar," kata dia. Menurutnya, untuk menuju kehidupan bangsa yang adil dan makmur diperlukan instrumen tata kelola negara yang baik. Juga, tata kelola sumber ekonomi yang diperuntukan bagi masyarakat, dan penegakan hukum. Dalam hal tata kelola sumber ekonomi, rakyat wajib punya lahan usaha di republik ini. "Karena hampir 95 persen aset di negara ini dikuasai asing. Inilah cita-cita cita yang sedang kami perjuangkan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kita," tuturnya.


0 Komentar


Tambah Komentar